Bertempat di Grand Ballroom Hotel Bumi Senyiur Samarinda, bersamaan dengan pelantikan 120 orang Pengurus Himpunan Pengusaha Kosgoro (HPK) 1957 Kaltim, diselenggarakan pula penandatanganan MoU sekaligus seminar yang akan mengupas tuntas mengenai perkembangan UMKM dan koperasi yang berbasis kemandirian, Sabtu (31/07).

Hadir dalam acara tersebut Menkokesra Agung Laksono, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Anggota Komisi VI DPR-RI Emil Abeng, Pengamat Ekonomi Umar Juaro, Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisyal serta Direktur Utama BPD Kaltim Aminuddin. 

MoU (Memorandum of Understanding) antara BPD Kaltim dengan DPD HPK 1957 Kaltim tentang pembiayaan proyek-proyek dan UMKM (Usaha Koperasi, Mikro, Kecil dan Menengah) ditandatangani langsung para pihak yang terkait dan disaksikan langsung oleh Gubernur Kaltim.

MoU ini dibuat dalam rangka untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan mendirikan usaha-usaha produktif yang sesuai dengan program-program dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah di berbagai sektor seperti industri Usaha Koperasi, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia pada 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dan penting dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia.

Di Kalimantan Timur, perkembangan Koperasi dan UMKM juga sangat pesat. Pada data 2008, terdapat 3.828 koperasi dengan total anggota 405.260 orang dan volume usaha sebesar Rp. 901,17 Miliar. Di tahun yang sama, terdapat 13.853 unit usaha mikro, 362.221 unit usaha kecil, dan 806 usaha menengah. Untuk jenis usahanya, 306.111 unit usaha industri, 41.903 unit jenis usaha perdagangan, dan 28.866 unit jenis usaha jasa.

Fakta-fakta awal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM pada prinsipnya memiliki potensi dan prospek yang cukup baik. Namun, hal lain bahwa sektor UMKM masih menghadapi kendala-kendala yang harus segera dicari jalan keluarnya.

Persoalan terbesar sektor UMKM Nasional maupun Daerah (termasuk Kalimantan Timur) masih terletak pada terbatasnya akses pada sumber modal produktif (Perbankan). Kondisi tersebut menjadi faktor penghambat UMKM untuk mengatasi permasalahan lain yang dihadapi. Adapau yang menjadi kendalam dalam UMKM meliputi persoalan modal, agunan, informasi kredit terbatas, dan kemampuan manajemen atau Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan, kendala dari sisi perbankan dalam mengucurkan sumber modal produktif antara lain adalah kemampuan menilai kelayakan UMKM, biaya transaksi tinggi, tingginya risiko, suku bunga yang tinggi,  dan belum ada lembaga penjamin kredit.

Dalam seminar yang dimoderatori Aji Sofyan, Direktur Utama Aminuddin merupakan salah satu pembicara selain Umar Juaro dan Emil Abeng. Dalam kesempatan itu Aminuddin menyampaikan bahwasannya dengan mengamati kendala-kendala tersebut, BPD Kaltim berupaya untuk melakukan upaya yang lebih konstruktif, bukan hanya pada pemberian modal produktif, tapi juga langkah-langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, khususnya di Kalimantan Timur. 

Di Kalimantan Timur, peran serta BPD Kaltim dalam mengembangkan sektor Usaha Mikro, kecil dan Menengah ini ditempuh dengan beberapa cara, antara lain :

1.   Membangun Kemitraan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta .

      Pihak Swasta melalui penyaluran kredit kepada UMKM.

2.   Menciptakan & menyalurkan Produk / Skim Perkreditan untuk Usaha

     Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, antara lain melalui skim kredit : Kredit Sawit Sejahtera; Kredit Ternak Sejahtera; Kredit Perikanan Sejahtera.

Selain membangun kemitraan dan penyaluran kredit, peran penting lain yang menjadi program BPD Kaltim adalah melakukan edukasi perbankan dan sosialisasi kepada mahasiswa dan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan berupa asistensi dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha yang mereka lakukan. Outcomes dari program ini akan mengubah perspektif masyarakat, bukan hanya melihat BPD Kaltim sebagai panyalur kredit, tapi juga memainkan peran penting dalam keberlanjutan bisnis atau usaha mereka.

Selanjutnya, memperluas jaringan kantor dan pelayanan hingga ke daerah-daerah pedalaman dan perbatasan. Program ini menjadi penting untuk menjangkau semua lapisan masyarakat dan meningkatkan geliat usaha dan bisnis di pedalaman Kalimantan Timur.

Dari data 2006 sampai Juni 2010, total penyaluran kredit di BPD Kaltim mengalami peningkatan yang significant, dari angka Rp. 1,967 Triliun menjadi Rp. 8,799 Triliun pada 10 sektor ekonomi masyarakat, yakni: Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Listrik, Migas dan Air, Konstruksi, Perdagangan, Restaurant dan Hotel, Angkutan, Gudang dan Komunikasi, Jasa Dunia Usaha, Jasa Sosial Masyarakat, dan Konsumtif dan lain-lain.

Jika penyaluran kredit BPD Kaltim dibandingkan dengan penyaluran kredit perbankan di Kalimantan Timur, maka akan ditemukan fakta sebagai berikut, pertama, dari total kredit perbankan di Kaltim, yakni Rp. 41,086 Milyar, BPD Kaltim telah menyalurkan kredit sebesar Rp. 8,455 Milyar atau sama dengan 20,57% dari total kredit. Kedua, dari total penyaluran kredit UMKM perbankan Kaltim sebesar Rp. 18,007 Milyar, BPD Kaltim melakukan sharing sebesar Rp. 3,817 Milyar atau sebesar 21,19%.  Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa BPD Kaltim memainkan peran yang sangat besar dalam penyaluran kredit kepada masyaralat di Kalimantan Timur, khususnya bagi mereka yang bergerak di sektor UMKM.

Kalimantan Timur, dengan visi Kaltim bangkit 2013 ”Mewujudkan Kaltim Sebagai Pusat Agroindustri & Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil Sejahtera”, memiliki potensi yang cukup besar, bukanya hanya potensi sumber daya alam dan kawasan yang sangat luas, tapi juga potensi UMKM-nya yang cukup berkembang dengan baik. Melihat kondisi ini, maka tidak salah jika semua pihak, termasuk dunia perbankan di Kalimantan Timur, harus memainkan peran penting dalam menyukseskan visi tersebut.